Perubahan Haluan, Penyeimbang Tetap Bertahan

Masuknya Partai Golkar ke pemerintahan masih mendapat sorotan berbagai pihak, baik publik maupun media massa. Topik yang disoroti yaitu bertambah gemuknya koalisi pemerintahan dan mengubah konstelasi politik di tanah air, yaitu bipolar politik antara partai koalisi pemerintah dan oposisi atau penyeimbang.

Meski koalisi gemuk pemerintah kemungkinan terjadi, namun Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi belum terlihat untuk menggemukkan kabinet. Hal itu berkaitan dengan isu mengenai adanya jatah menteri bagi Golkar dalam kabinet. Ditambah lagi sebelumnya PAN juga didesas-desuskan mendapat jatah kursi kabinet.

20151103080138-golkar1

Pergeseran Peta Politik Nasional

Gemuknya koalisi pemerintahan tersebut, seakan dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah akan bertambah kuat, namun dilain sisi dapat menimbulkan friksi yang lebih besar dalam internal pemerintah. Karena kekuatan politik di tanah air telah berubah, yang sebelumnya bipolar, yaitu antara koalisi pemerintah dengan oposisi. Kini dengan bertambah kuatnya pemerintah, maka konstelasi kekuatan politik berubah. Perubahan kekuatan itu dari sebelumnya berada diluar pemerintah, kini bergeser ke dalam internal pemerintah seiring bergabungnya Golkar.

Menanggapi bergabungnya Golkar, Partai Gerindra menghormati hal itu. Namun Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan dan tidak bisa menjamin keefektifan kontrol terhadap pemerintah. Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa menegaskan tak masalah Golkar mendukung pemerintahan. Menurut Desmon, meski sebagai oposisi bukan berarti Gerindra selalu bertentangan dengan pemerintah. Jika program-program Presiden Jokowi dinilainya pro rakyat, maka Gerindra akan mendukungnya.

Hingga saat ini, di KMP tersisa Gerindra dan PKS yang menegaskan tetap loyal dan akan menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang pemerintah dan memerankan fungsi pemeriksa dan penyeimbang (check and balance).

Konsistensi PD Sebagai Penyeimbang

Sementara itu, PD yang selama ini konsisten sebagai partai penyeimbang, tak masalah dengan bergabungnya Golkar ke pemerintahan. Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya kewenangan Golkar. Hal itu bagian dari demokrasi. Sedangkan menurut politikus PD Dede Yusuf Macan Effendi, PD tidak latah untuk mengikuti Golkar. Dede yusuf menegaskan bahwa PD tetap menjadi partai penyeimbang. (*BF)

Sumber:

Kompas/28/1/16/Hlm.2: Regenerasi Kini Terbuka Lebar, Munas Luar Biasa Golkar Digelar April atau Mei

http://news.liputan6.com/read/2422506/bamsoet-ical-sudah-siapkan-kader-golkar-untuk-di-kabinet

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/27/o1lhw722-gerindra-khawatir-pemerintah-semenamena

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/728644-istana-sambut-baik-dukungan-golkar

http://news.detik.com/berita/3128963/kmp-rontok-gerindra-parpol-yang-ke-pemerintah-akan-tumbang-di-2017?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmed

http://news.detik.com/berita/3128965/jokowi-belum-ingin-membuat-koalisi-jadi-gemuk?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmed

http://www.jpnn.com/read/2016/01/27/353153/Demokrat-Ogah-Komentar-soal-Golkar-Hengkang-ke-Jokowi-JK-

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/27/demokrat-tak-latah-ikut-jejak-golkar-dukung-pemerintah

Mandalika Tujuan Wisata Baru di Indonesia

Presiden Jokowi kembali berjanji akan merampungkan proses pembangunan di pulau Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang pada 2015 telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tujuan wisata baru di Indonesia. Janji itu disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuannya dengan Wakil Gubernur NTB Muhammad Alie beserta komponen pendukung dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Mandalika-640x336

“(Pembangunan Mandalika) pasti akan dirampungkan. Sudah dua kali dikunjungi Presiden dan Wakil Presiden, pasti rampung,” ujar Presiden Jokowi.

Di tahun sebelumnya, pada Jumat 10 April 2015, Presiden Jokowi telah berkunjung ke Mandalika. Ketika itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah menyuntikan dana sebesar Rp 250 miliar kepada Indonesia Tourism, Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Mandalika. Dalam kesempatan itu juga Presiden Jokowi berjanji bahwa pada tahun ini akan memberikan dana tambahan Rp 1,8 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan menarik investor masuk.

Pemerintahan Bapak SBY Telah Memulai Pembangunan Mandalika

Sebelum ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tujuan wisata baru pada 2015, Mandalika telah ditetapkan oleh pemerintahan Bapak SBY sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Juni 2014. KEK Mandalika memiliki luas 1.035,67 hektare dan terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Bahkan pada 21 Oktober 2011, Bapak SBY yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden RI, telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan KEK Mandalika. Saat itu Bapak SBY mengharapkan Mandalika sebagai kawasan wisata yang mengembangkan nilai-nilai lokal dan ekoturisme agar dapat bersaing dengan kawasan wisata lainnya. (*BF)

Sumber:

http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/21/53960/0/21/Jokowi-Janji-Rampungkan-Pembangunan-Mandalika

http://setkab.go.id/kunjungi-kawasan-mandalika-ntb-presiden-jokowi-janji-tahun-depan-akan-suntik-dana-rp-18-triliun/

http://www.rmol.co/read/2016/01/20/232785/Presiden-Jokowi-Janji-Rampungkan-Pembangunan-Mandalika-

http://www.antarasumbar.com/berita/168367/presiden-jokowi-janji-rampungkan-pembangunan-mandalika.html

http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/10542110-sby-resmikan-pengerjaan-proyek-mandalika-resort/0/

Batik: Warisan Budaya Indonesia Yang Diakui Dunia

Batik, kain bercorak gambar dengan beragam warna merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Sekitar tujuh tahun lalu, tepatnya pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk bidang kebudayaan, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan secara resmi Batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) Indonesia.

Alasan UNESCO mengakui Batik dikarenakan UNESCO menilai jika Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang berkaitan erat dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik adalah identitas bangsa Indonesia dan Batik dipercaya telah menjadi bagian penting setiap orang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal.

Penetapan Hari Batik Nasional Oleh Presiden Keenam RI

260819_620

Atas pengakuan dunia melalui UNESCO itu, maka Pemerintah Indonesia saat itu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Presiden RI saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan penetapan Hari Batik Nasional ini sebagai wujud rasa syukur dan mendorong untuk terus mengembangkan Batik nasional.

Bahkan sebagai bentuk pengembangan Batik, pada acara Internasional, seperti East Asia Summit Indonesia tahun 2011 di Nusa Dua dan acara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 2013, Bapak SBY mengajak para pemimpin dunia untuk mengenakan Batik pada acara itu. Hampir seluruh pemimpin negara yang hadir mengenakan Batik khas Indonesia, diantaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin-pemimpin lainnya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warganegara Indonesia bangga dengan warisan budaya Batik yang telah diakui dunia. Dengan mengenakannya tidak hanya pada acara-acara formal atau tertentu saja, tetapi pula pada keseharian. Serta yang paling utama adalah menggunakan Batik produksi anak bangsa demi kesejahteraan bersama. (*BF)

Sumber:

https://www.selasar.com/gaya-hidup/mengenal-sejarah-hari-batik-nasional

http://www.bintang.com/lifestyle/read/2330884/hari-batik-nasional-6-tokoh-dunia-ini-ikut-banguga-mengenakannya

http://news.liputan6.com/read/2330816/hari-batik-nasional-saat-warisan-indonesia-diakui-dunia

Perbedaan Sikap Pemimpin Indonesia Terhadap Freeport

Sikap Presiden Jokowi Terkait Renegoisasi Freeport

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah belum sepakat untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Ada lima syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Freeport untuk bisa memperpanjang kontraknya.

polemik-freeport-jokowi-diminta-hentikan-sandiwara-Na1

Pertama, kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontraknya habis. Ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014. Perusahaan asal Amerika Serikat ini baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.

Kedua adalah terkait penggunaan barang dan jasa dalam negeri yang digunakan Freeport dalam kegiatan operasinya. Ketiga, terkait divestasi saham Freeport Indonesia untuk dalam negeri. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama yang ditandatangani pada 1967.

Keempat, meningkatkan pembayaran royalti khususnya untuk tiga komoditas tambangnya, yakni tembaga, emas, dan perak. Dan Kelima, Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).

Presiden Jokowi Berjanji Pengelolaan Freeport Akan Diserahkan Kepada Pemilik Tanah Papua

Dalam acara Mata Najwa, yang menghadirkan Presiden Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pada salah satu segmen Najwa sempat menanyakan mengenai kontrak karya Freeport, “Terus bagaimana kelanjutan penambangan Freeport, Pak?”, tanya Najwa.

Lalu Presiden Jokowi menjawab, “Soal sisa kontrak Freeport yang berakhir pada tahun 2019, akan kami selesaikan dengan cara bermartabat dan terhormat. Pengelolaan bekas tambang Freeport, setelah itu akan diserahkan kepada Papua untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di sana. Semuanya. Sebagian besar, pemerintah pusat hanya akan mengawasi dan mengambil sedikit bagian yang akan disalurkan lewat APBN untuk digunakan oleh daearah-daerah lain terutama daerah yang miskin…”. 

Belum selesai Jokowi menjelaskan, Lukas segera berdiri dan berjalan ke arah Jokowi. Dia menyalami Jokowi. Jokowi menyalami dan memeluk Lukas. Lukas pun mengucapkan terima kasihnya, “Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Kami tidak salah pilih, Pak Jokowi adalah Presiden rakyat…”.

Namun demikian, apa yang diutarakan Presiden Jokowi diatas belum menunjukkan sikap resmi pemerintah. Karena di lain sisi, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, pada 7 Oktober 2015 ternyata telah mengirimkan surat kepada Freeport mengenai klausul point-point perjanjian baru. Dan saat itu juga Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa PT Freeport masih dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021.

Presiden Keenam RI Bapak SBY Telah Menolak Terlebih Dahulu Perpanjangan Kontrak Freeport

luhut-sby130313c

Sementara itu dalam proses renegoisasi perpanjangan kotrak karya Freeport yang telah berlangsung lama ini, justru Presiden sebelumnya yaitu Bapak SBY lah yang lebih menunjukkan ketegasannya dengan menolak perpanjangan kontrak tersebut.

Seperti diceritakan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Ketika itu usai bertemu dengan Jim Bob, Luhut pun kemudian mencoba menghadap Bapak SBY yang saat itu masih menjabat Presiden untuk menyampaikan keingin bos Freeport terkait perpanjangan kontrak.

Namun sebagaimana dikatakan Luhut bahwa Bapak SBY ketika itu menolak perpanjangan kontrak tersebut. Seperti apa yang dikatakan Luhut sebagai berikut, “Itu bukan saya sendiri yang menghadap Presiden SBY untuk bisa masuk, menteri keuangan, saya kira para purnawirawan ada sembilan orang di grup saya menghadap pemerintah, dan pemerintah tidak setuju,”. 

Oleh karena tidak disetujui oleh Bapak SBY ketika itu, maka Luhut mengatakan bahwa setelah itu dirinya tak lagi berurusan dengan Freeport. “Kami sepakat lupakan, tidak ada lagi terjun di situ,” pungkasnya. (*BF)

Sumber:

http://katadata.co.id/berita/2015/10/16/perpanjangan-kontrak-freeport-jokowi-minta-5-syarat#sthash.1YJzHxrH.dpuf

http://ekbis.sindonews.com/read/1053736/34/ini-5-syarat-jokowi-freeport-bisa-perpanjang-kontrak-1444998251

Jokowi Stop Kontrak Karya Freeport http://mojok.co/2015/11/freeport/ (25 November 2015)

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/16/090710165/ini-kisah-di-balik-isu-jokowi-perpanjang-kontrak-freeport JUM’AT, 16 OKTOBER 2015 | 18:09 WIB

http://www.merdeka.com/politik/luhut-akui-menghadap-sby-agar-freeport-diperpanjang-tapi-ditolak.html Senin, 14 Desember 2015 17:02

http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00094450.html 14 Dec 2015 18:36:57 WIB

Kritikan Megawati Terkait Tata Kelola BUMN Saat Ini

Dalam pidatonya saat membuka Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, pada Minggu (10/1/2016), Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat mengkritik tentang tata kelola BUMN. Megawati mengatakan bahwa BUMN memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Jadi, kata Megawati, BUMN haruslah dikelola secara cermat agar memberikan dampak yang signifikan. Namun menurut Megawati, BUMN saat ini tak lagi mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional. Saat ini BUMN hanya diperlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi.

142403_257679_megawati

 

Banyak Politisi Menyetujui Kritikan Megawati

Kritikan Megawati terhadap keberadaan BUMN saat ini yang cenderung lebih berorientasi pada bisnis semata mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik, diantaranya politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka,  Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka menilai seyogyanya BUMN lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem, Akbar Faisal menilai apa yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati tersebut, menunjukan adanya sesuatu yang serius dalam tata kelola BUMN.

Pernyataan Megawati tersebut memberikan sinyal politik perihal isu reshuffle yang tengah bergulir saat ini. Fahri Hamzah yang menyetujui pandangan Megawati tersebut pun malah menyudutkan kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno yang dinilainya harus lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat, dan bukan cenderung kepada kepentingan asing.

Media Massa Melihat Dari Lain Sisi

Namun di sisi lain, dalam tajuk beberapa media cetak pada hari Selasa (12/1/16) kemarin, Koran Sindo dan The Jakarta Post justru merasa heran dengan pandangan Megawati tersebut. Malahan kedua media cetak itu berpandangan sebaliknya. BUMN justru harus diperlakukan seperti swasta dengan profit oriented dan good corporate governance agar mampu memberi dividen dan pajak yang bagus untuk negara. Bahkan jika perlu dapat dilakukan listing di pasar saham agar kinerja BUMN lebih baik dan terpantau. Bukan malah menjadi sapi perah para politisi yang tidak bertanggung-jawab.

Netizen di Media Sosial Justru Antipati

Di media sosial, perbincangan tentang kritikan Megawati terhadap tata kelola BUMN tidak terlalu memperoleh atensi netizen. Namun demikian, kritikan Megawati yang terlihat ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, malah menuai antipati dari para netizen. Netizen justru menaruh simpati kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Seperti disampaikan akun HALIM JOU ‏@solor_ “@detikcom mudah-mudah pa @jokowi tetap pertahankan RIni sbg menteri BUMN. Kalau sampe diganti jgn dari kader partai”. Komentar akun ahwe ‏@onje8, “@okezonenews lebih baik..,mentri rini bagus kok”.

Bahkan ada netizen yang malah “menyerang balik” Megawati dengan menyoalkan mengenai penjualan Indosat pada era pemerintahan Megawati. Seperti disampaikan oleh akun bambang R ‏@BambangR4, “@detikcom saat jadi Presiden apa prestasi yang membanggakan? Indosat dijual dan ada kasus BLBI yang sampai saat ini masih penuh misteri. (*BF)

Lihat:

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/10/13315811/Megawati.Kritik.Cara.Pengelolaan.BUMN

http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/10/078734674/megawati-sindir-peran-bumn

http://nasional.sindonews.com/read/1076501/12/kritik-megawati-soal-kementerian-bumn-disambut-positif-dpr-1452611581

http://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/11/078735017/mega-sentil-bumn-kalla-setuju-tapi-belum-ingatkan-rini

http://www.aktual.com/nasdem-megawati-soroti-bumn-itu-sangat-serius/

http://news.okezone.com/read/2016/01/12/337/1286510/sentil-rini-soemarno-fahri-hamzah-puji-megawati

Indonesia Punya Pabrik Pupuk Terbesar di Asia Tenggara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik PT Pupuk Kaltim V yang merupakan pabrik pupuk terbesar di Asia Tenggara dan akan memperkuat posisi Indonesia di pasar pupuk internasional.

img_popka

Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo menegaskan keberadaan industri pupuk sangat penting untuk mendukung target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor.

“Strategi negara ke depan selain memenuhi kebutuhan pangan sendiri, dalam 3-4 tahun harus bisa mengekspor (pangan), dan itu harus didukung oleh industri pupuk,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan pengoperasian pabrik baru tersebu di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (19/11/15).

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Dimulai Pada Pemerintahan Pak SBY

Peletakan batu pertama pembangunan PT Pupuk Kaltim V Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), dilakukan secara simbolis oleh Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pembangunan PT Pupuk Kaltim-5 sudah dimulai pada September 2012 sehingga kami sangat siap ketika Bapak Presiden melakukan ground breaking (meresmikan pembangunannya) pada 24 Oktober 2012,” ujar Manajer Humas PT Pupuk Kaltim M Eduarsyah SY di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin 15 Oktober 2012. (*BF)

Sumber:

http://www.antaranews.com/berita/530318/presiden-resmikan-pabrik-pupuk-terbesar-asia-tenggara Kamis, 19 November 2015 14:58 WIB

http://www.mediaindonesia.com/misiang/read/4507/Indonesia-Punya-Pabrik-Urea-Terbesar-di-Asia-Tenggara/2015/11/19 Kamis, 19 November 2015

http://www.antaranews.com/berita/338727/pupuk-kaltim-5-terbesar-di-asia-tenggara Senin, 15 Oktober 2012 13:29 WIB

Beras Organik Tasikmalaya Merambah Mancanegara

Di tengah keputusan pemerintah impor 1 juta ton beras dari Vietnam pada akhir tahun 2015, Indonesia ternyata juga mengekspor beras. Pada akhir Oktober tahun lalu 134 ton beras organik dari Indonesia dikapalkan ke Italia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa ekspor tersebut baru ‘pemanasan’ saja. Produksi beras Indonesia akan melonjak tahun depan sehingga tak perlu impor lagi, bahkan bisa ekspor dalam jumlah besar ke berbagai negara.

n3mDP1DCH1

“Ekspor beras organik sudah 134 ton beberapa hari lalu, tapi itu baru pemanasan. Kita berdoa mudah-mudahan produksi tahun depan lebih baik,” kata Amran saat makan siang di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin 2/11/2015.

Menurutnya dengan sejumlah perbaikan faktor-faktor produksi, Amran sangat optimistis Indonesia tak perlu lago impor beras di 2016.‎ “Sekarang irigasi 2,6-3 juta hektar sudah diperbaiki, alsintan (alat mesin pertanian) meningkat sampai 80.000 unit. Ini optimal nanti di 2016,” tandasnya.

Sebagai informasi, beras organik yang diekspor ke Italia ini diproduksi di Kabupaten Tasikmalaya‎. Eksportirnya PT Bloom Agro.‎ Selain Italia, Amerika Serikat dan Singapura juga akan mengimpor beras organik dari Indonesia. ‎

Ekspor Beras Organik Telah di Mulai era Pak SBY

Sebelumnya pada Kamis, 19 Agustus 2009, Menteri Pertanian era Pemerintahan Pak SBY, Anton Apriyantono di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya melepas ekspor perdana beras organik untuk pasar AS. Ekspor beras organik yang merupakan beras kualitas premium tersebut tidak hanya pertama bagi Kabupaten Tasikmalaya, namun juga bagi Indonesia, sehingga hal itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.

Pada 30 Agustus 2009, Emily Sutanto, pendiri sekaligus Direktur Utama PT Bloom Agro, di Tasikmalaya, Jawa Barat mulai mengekspor beras organik bersertifikat ke Amerika Serikat. Tahap awal pengiriman sebanyak 18 ton. Pengapalan ekspor beras organik perdana ini dilakukan pada Minggu (30/8/09) melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Menteri Perdagangan saat itu Mari Elka Pangestu pun telah menerbitkan Permendag No. 35/M-DAG/PER/8/2009 pada 11 Agustus 2009 guna mendukung ekspor beras khusus, seperti beras organik. Permendag tersebut merupakan revisi dari Permendag No. 12/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras.

Mari Elka mengatakan Permendag tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan bernomor 155/PP.319/M/7/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Ekspor Beras Jenis Tertentu. “Surat tersebut menyatakan Menteri Pertanian mendukung ekspor beras organik bersertifikat dapat diekspor sepanjang tahun,” kata Mari di Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2009. (*BF)

Sumber:

http://finance.detik.com/read/2015/11/02/143359/3059682/4/ri-ekspor-134-ton-beras-organik-ke-italia-mentan-ini-baru-pemanasan Senin, 02/11/2015 14:48 WIB

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/84173-mendag_dukung_ekspor_beras_organik Kamis, 20 Agustus 2009 | 16:48 WIB

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/09/04/09093388/Emily..Dara.Peretas.Ekspor.Beras.Organik Jumat, 4 September 2009 | 09:09 WIB

http://www.antaranews.com/berita/152292/beras-organik-tasik-tembus-pasar-as Rabu, 26 Agustus 2009 08:42 WIB

Bandara Baru Kebanggaan Bangsa

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menyatakan dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pihaknya telah berhasil membangun 15 bandara baru. Jonan mengatakan, dalam membangun 15 bandara baru ini tidaklah mudah, karena harus mengubah beberapa kultur aparatur negara.

muara bungo 2

Ditambah lagi, posisi 15 bandara baru berada di daerah rawan bencana dan daerah terluar Indonesia. “15 Bandara baru kita bangun. Kita ingin dalam lima tahun kualitasnya sama. Ini ngomongnya gampang, tapi dilakukannya susah. Karena kita mengubah culture aparatur negara,” kata Jonan, dalam acara Rembug Nasional Satu Tahun Kepemerintahan Jokowi-JK, di Balai Sarwono, Jalan Madrasah, Jeruk Purut, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Pembangun Dimulai Sejak Era Pak SBY

Sementara itu sejak tahun 2012, pemerintah saat itu yaitu Pemerintahan Pak SBY telah menetapkan akan membangun 15 bandar udara baru khususnya di wilayah timur Indonesia. Pemerintahan Pak SBY menganggarkan Rp 6 triliun dalam RAPBN 2013 untuk mengimplementasikan rencana pembangunan bandara baru ini.

Dalam keterangannya pada tahun 2012, Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan bandara ini. Hal ini dilakukan agar rencana pembangunan ini tidak terhambat pembebasan lahan.

Dan pada awal 2014, Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa ada 14 bandar udara kecil yang beroperasi. Bahkan sebagiannya sudah mulai beroperasi pada tahun sebelumnya. “Sebagian sudah beroperasi di berbagai daerah di pulau-pulau terluar dan terpencil,” kata Boediono di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2014.

Menurut Boediono pada waktu itu dengan beroperasinya 14 bandara kecil tersebut, jalur penghubung antarlokasi yang sulit dijangkau bisa lebih mudah diakses. “Ini adalah suatu kemajuan yang perlu disampaikan kepada publik,” tuturnya.

Dan saat pembacaan Nota Keuangan 2015, yang pada saat itu Pak SBY masih menjabat sebagai Presiden RI, menyebutkan bahwa pemerintah melalui Kemenhub membangun 5 bandara baru pada tahun anggaran 2015 serta mengembangkan dan merehabilitasi 51 bandara.

Kesimpulan

Menteri Perhubungan era Presiden Jokowi mengklaim 15 bandara telah dibangun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun berdasarkan data, pembangunan 15 bandara tersebut telah dimulai pada tahun anggaran 2013 atau pada masa pemerintahan Pak SBY. Bahkan menurut Wapres Boediono, sebagiannya pun telah mulai beroperasi pada tahun 2013. (*BF)

Sumber:

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/10/20/442694/15-bandara-baru-meluncur-di-setahun-jokowi-jk 20 Oktober 2015 18:29 WIB

http://www.merdeka.com/uang/bangun-15-bandara-baru-penerbangan-perintis-diutamakan.html Rabu, 22 Agustus 2012 17:03

http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/01/09/090543463/14-bandara-baru-di-pulau-terluar-siap-beroperasi 09 JANUARI 2014 | 14:59 WIB

http://finance.detik.com/read/2014/08/15/200120/2663876/4/2015-ada-rencana-bangun-5-bandara-sampai-jalur-ka-ganda-selatan-jawa 15/08/2014 20:01 WIB