#MudikDemokrat Bermanfaat Untuk Rakyat

Partai Demokrat melepas ribuan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman di Parkir Timur Senayan pada Minggu pagi (3/7/16) Tercatat terdapat 5.242 peserta mudik PD yang diberangkatkan dengan 100 armada bus menuju berbagai kota, seperti Pacitan, Solo, Surabaya, Wonogiri, Yogyakarta, Semarang, Tegal, Purwokerto, Wonosobo, Purworejo, Bojonegoro, Malang, Madiun dan Cirebon.

Ribuan pemudik itu dilepas langsung oleh Ketum PD Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pidatonya, Bapak SBY berharap para pemudik diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat. Bapak SBY pun berharap di momen Lebaran ini bisa membawa masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Mudik-Gratis-PD-3-7-2016-514
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri ) dan istri Ani Yudhoyono melepas bus pemudik saat mengikuti mudik gratis Partai Demokrat di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (3/7/2016). Partai Demokrat melakukan mudik gratis dan menggunakan 100 armada bus menuju berbagai kota di pulau Jawa.

Menjadi Trending Topic di Sosial Media

Kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh PD itu ramai diperbincangkan di media sosial. Tanda pagar #MudikDemokrat sempat trending topic perbincangan netizen di lini masa media sosial Twitter sepanjang Minggu siang.

Secara volume perbincangan #MudikDemokrat sangat besar. Berdasarkan pantauan tweetreach.com dalam satu jam saja pada Minggu pagi diperkirakan mencapai 122.215 twit dengan exposure mencapai 172.196. Beberapa akun kontributor terbesar perbincangan ini adalah akun politisi PD dan pendukung PD, yaitu akun @KRMTRoySuryo, akun @didiklpambudi dan akun @isari68.

Menarik Atensi Media Massa

Kegiatan #MudikDemokrat itupun menarik atensi media massa online mainstream. Bahkan beragam berita terkait #MudikDemokrat itu diberitakan cenderung positif. Rerata media massa tersebut memposisikan PD dan Bapak SBY sebagai subjek pemberitaan dengan mengutip penggalan pidato Bapak SBY saat melepas ribuan pemudik sebagai pokok isi pemberitaan.

Namun demikian meski media massa secara massif memberitakan kegiatan positif Partai Demokrat tersebut. Ada pula “pihak” yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh PD dengan #MudikDemokrat tersebut. Terlihat adanya “plintiran” berita yang mengaitkan kegiatan pro-rakyat PD tersebut dengan kasus yang baru-baru ini hangat soal suap yang dilakukan salah-satu kader PD.

Bahkan salah-satu media massa independen, kriminalitas.com memberitakan kegiatan #MudikDemokrat dengan nada sindiran, berjudul; Ditanya Soal Korupsi Kader Demokrat, SBY Cemberut. (*BF)

Sumber:  

https://news.detik.com/berita/3247624/sby-lepas-5-ribu-peserta-mudik-gratis-partai-demokrat

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/03/08061361/sby.lepas.5.200.peserta.mudik.gratis.di.parkir.timur.senayan

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/03/08154761/lepas.ribuan.pemudik.sby.terkenang.pengalaman.mudiknya.

http://nasional.kompas.com/read/2016/07/03/09581201/lepas.ribuan.peserta.mudik.sby.jadi.sasaran.selfie.

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/03/lepas-pemudik-sby-selamat-jalan-berdoa-untuk-masa-depan-lebih-baik

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/03/sby-berangkatkan-5242-pemudik-partai-demokrat-dari-senayan

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/03/sby-kenang-saat-bawa-agus-dan-ibas-mudik-naik-kereta

http://ramadhan.antaranews.com/berita/571368/sby-lepas-5242-pemudik-gratis-partai-demokrat

http://news.liputan6.com/read/2545557/cerita-sby-mudik-lebaran-pakai-kereta-api

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/793196-sby-lepas-ribuan-pemudik

http://politik.rmol.co/read/2016/07/03/252129/SBY-Lepas-Pemudik-Gratis-Partai-Demokrat-

http://nasional.sindonews.com/read/1121594/12/presiden-keenam-lepas-mudik-partai-demokrat-1467527273

https://m.tempo.co/read/news/2016/07/03/151785150/partai-demokrat-berangkatkan-5-200-pemudik-gratis

http://berita.suaramerdeka.com/partai-demokrat-berangkatkan-ribuan-pemudik-gratis/

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/03/12125701/bus.mudik.gratis.partai.demokrat.kecelakaan.tak.ada.korban.jiwa

https://news.detik.com/berita/3247765/bus-mudik-demokrat-kecelakaan-di-cikampek-bus-pengganti-dikirim

https://tweetreach.com/reports/17120447

Sejarah Panjang Hari (Libur) Buruh di Indonesia

Di Indonesia, penetapan hari buruh (May Day) yang jatuh pada 1 Mei memiliki kisah panjang. Bahkan sempat mengalami perubahan beberapa kali. Hal itu terkait kondisi politik yang berkembang di masa itu. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, May Day diidentikkan dengan ideologi komunisme yang saat itu sangat dilarang keberadaannya. Karena itu, penetapan hari buruh internasional pada 1 Mei pada masa Orde Baru sempat ditiadakan.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, buruh masih melakukan upaya pemogokan kerja, meski tak ada aksi unjuk rasa besar yang berarti seperti saat ini. Pada masa itu pula, tuntutan buruh akan upah layak, cuti haid, hingga upah lembur mulai digaungkan.

Hari-buruh

Era Reformasi

Aksi unjuk rasa ribuan buruh dan mahasiswa kembali dilakukan pada 1 Mei 2000. Ketika itu, para buruh menuntut agar 1 Mei kembali dijadikan hari buruh dan hari libur nasional. Unjuk rasa yang disertai dengan mogok kerja besar-besaran di sejumlah wilayah di Indonesia itu membuat gerah para pengusaha. Pasalnya, aksi mogok berlangsung hingga satu minggu.

Tidak ada perkembangan apapun soal tuntutan buruh agar 1 Mei dijadikan hari buruh dan hari libur nasional selama masa pemerintahan Gus Dur atau pun Megawati.

Memasuki masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), belum tampak tanda-tanda dikabulkannya tuntutan para buruh. Namun, pada masa ini tuntutan yang dilancarkan tidak lagi soal libur nasional, tetapi juga soal revisi UU Ketenagakerjaan hingga jaminan sosial yang kemudian membuahkan BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenegakerjaan.

Era SBY

Saat masih menjabat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak sepakat dengan rencana buruh untuk melakukan aksi mogok nasional. Menurutnya, hal itu hanya akan merugikan perusahanan dan juga pekerja. Meskipun saat itu ia tak melarang adanya aksi, namun SBY meminta agar mogok nasional dan aksi demo besar-besaran dipikirkan kembali.

Sikap pemerintah saat itu untuk tidak menjadikan hari buruh sebagai hari libur nasional tidak berubah. Hingga akhirnya pada tahun 2013 SBY resmi menandatangani Peraturan Presiden yang menetapkan bahwa 1 Mei sebagai hari libur nasional bersamaan dengan perayaan hari buruh yang doperingati seluruh penduduk dunia.

“Hari ini, saya tetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden,” kicau Presiden melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Senin (29 Juli 2013) malam.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambut baik hal ini. Menurutnya, ini adalah kado dari Presiden untuk semua buruh di Indonesia. Secara terpisah, Juru Bicara Presiden saat itu Julian Aldrin Pasha mengatakan penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional merupakan kejutan dari Presiden untuk semua buruh.

Kepedulian SBY Pada Buruh

Setelah pada 2013 SBY menetapkan hari buruh sebagai hari libur yng sempat disampaikannya melalui akun media sosial. Tahun 2016 ini, SBY pun kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap buruh dan dunia usaha melalui akun media sosialnya. SBY menyampaikan kicauannya sebagai berikut:

  1. Buruh adalah tulang punggung & penggerak industri. Tanpa buruh, industri dan ekonomi lumpuh. *SBY*
  2. Bagi manajemen perusahaan, buruh adlh kawan seperjuangan, bukan ancaman. Jika manajemen & buruh bersatu, perusahaan maju. *SBY*
  3. Jika manajemen mencintai & perhatikan kesejahteraan buruh, & buruh disiplin, produktif & cintai perusahaannya, semuanya menang. *SBY*
  4. Para pemilik modal yg terlalu serakah & menumpuk kekayaan tanpa batas diatas penderitaan buruh & rakyat adalah kaum yg jahat. *SBY*
  5. Sebaliknya para demagog yg menghasut rakyat utk lakukan kekerasan & pemberontakan dgn “ideologi” pertentangan kelas sama jahatnya. *SBY*
  6. Jk ada perselisihan diantara perusahaan & buruh, selesaikan secara tepat, bijak & adil. Selalu ada solusi, tak perlu saling mengancam *SBY*
  7. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2016. Sejahteralah kaum buruh & majulah industri di Indonesia. *SBY*

(*BF)

Sumber:

http://www.jpnn.com/read/2015/05/02/301445/SBY:-1-Mei-Saya-Tetapkan-Sebagai-Hari-Libur-Nasional

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/01/sejarah-panjang-hari-buruh-sedunia-dan-di-indonesia

http://publicapos.com/read/1860/Kicau-Susilo-Bambang-Yudhoyono-Pada-Peringatan-Hari-Buruh

#HariMusikNasional, Apresiasi Kepada Penyanyi & Musisi

Tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Penetapan itu melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 yang ditanda-tangani oleh Presiden keenam RI Bapak SBY. Penetapan Hari Musik Nasional sebagai bentuk upaya meningkatkan apresiasi terhadap musik nasional.

hari-musik-nasional

Sekretaris Kabinet kala itu, Dipo Alam pada 9 Maret 2013 juga mengatakan bahwa Keppres tersebut dikeluarkan juga dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi para insan Indonesia. Selain itu menurut Dipo, untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional.

Di media sosial, Hari Musik Nasional ramai diperbincangkan. Tanda pagar (tagar) #HariMusikNasional pun mewarnai perbincangan pada hari ini. Tercatat berdasarkan pantauan tweetreach.com dalam setengah jam saja, perbincangan tagar #HariMusikNasional telah mencapai sekitar 542,598 twit dengan exposure 1,067,402.

Perbincangan #HariMusikNasional banyak diinisiasi oleh insan musik tanah air. Akun media sosial penyanyi Afgansyah Reza @afgansyah_reza pun tak luput berkomentar. “Selamat Hari Musik Nasional, selalu support musik & musisi Indonesia. Stop piracy! #HariMusikNasional” ujar Afgan.

Akun lainnya seperti akun grup band ternama Indonesia, Ada Band. Melalui akun ‏@ADA_INDONESIA, Ada Band berkomentar “Selamat #HariMusikNasional Mari semangat berkarya. Semoga hasil karya anak bangsa semakin lebih di apresiasi :)” (*BF)

Sumber:

http://hai-online.com/Feature/Music/Sejarah-Hari-Musik-Nasional-2

https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/pesan-tiga-musisi-di-hari-musik-nasional

http://celebrity.okezone.com/read/2016/03/09/205/1331619/hari-musik-nasional-sejumlah-musisi-ziarah-ke-makam-tokoh-musik

Kegaduhan Kabinet Kerja Mengganggu Kinerja

Kemarin jumat (4/3/16, saat meninjau lokasi persiapan KTT OKI di Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi menyinggung soal kegaduhan kabinetnya. Presiden Jokowi mengaku lelah dengan kegaduhan yang dilakukan menteri Kabinet Kerja di sosial media. Presiden Jokowi meminta menteri bersangkutan berhenti meributkan hal yang belum dia putuskan.

gaduh

Kegaduhan Kabinet Kerja saat ini masih menjadi perhatian sejumlah kalangan maupun beberapa media massa. Kompas dan Koran Tempo halaman 2 hari ini, sama-sama mengangkat sudut pemberitaan tentang pernyataan Presiden Jokowi tentang bawahannya yang mendahului atau melangkahi kewenangannya perihal kebijakan yang belum diputuskannya.

Sementara itu pada hari ini, terpantau ada dua diskusi yang membahas seputar kegaduhan kabinet ini di dua tempat berbeda, yaitu di Menteng dan Cikini Jakarta Pusat. Pada diskusi di Menteng, mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden Boediono, Djohermansyah Djohan, menekankan agar Presiden Jokowi turun tangan dalam mengatasi kegaduhan di internal kabinet. Djohan menyarankan agar Presiden Jokowi membuat code of conduct, kode etik untuk anggota kabinet, apa yang boleh dan tidak dilakukan serta ancaman sanksi yang akan diberikan.

Sedangkan pada diskusi di tempat yang sama, politisi PDI Perjuangan Andreas Pereira meminta Presiden Jokowi lebih bijaksana dalam menyelesaikan kegaduhan ini. Soal tindakan tegas, Andreas pun meminta agar diperhitungkan dengan matang. Andreas pun menuding menteri yang berlatar-belakang profesional sebagai penyebab kegaduhan.

Di tempat berbeda, yaitu pada diskusi di Cikini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpandangan kegaduhan kabinet ini merupakan tindakan yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Fadli Zon pun meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dengan menjadi Presiden yang sesungguhnya dengan mengkahiri kegaduhan ini.

Hal senada juga diungkapkan pengamat Komunikasi Politik Harmonis yang menilai kegaduhan ini disebabkan karena buruknya manajemen komunikasi sehingga ada menteri yang melanggar etika organisasi. Karena itu Presiden sebagai manager tertinggi seharusnya mengambil sikap tegas.

Meskipun demikian, Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi justru memandang adanya kegaduhan atau perbedaan pendapat antar menteri yang mengemuka ke publik ini justru pada akhirnya membuka mata rakyat soal kepentingan-kepentingan terselubung yang selama ini bermain.

Di media sosial berdasarkan pantauan tweetreach.com, perbincangan tentang kegaduhan kabinet dalam tiga jam mencapai sekitar 178,933 twit dengan exposure mencapai 468,721. Akun yang paling besar berkontribusi dalam memotori perbincangan ini berasal dari akun @chirpstory. Satu diantaranya yang banyak dibagi yaitu berjudul: “Beberapa Catatan Kegaduhan Diantara Anggota Kabinet” by @Rhenald_Kasali” dari @M4ngU5il.

Pada akhir rangkaian twitnya di @chirpstory tersebut, Rhenald Kasali berpesan, “Kegaduhan harus dihentikan, prosedur disederhanakan, dan prilaku diperbaiki…stop acting yang yak perlu. Jadilah org dewasa yg matang!” (*BF)

Sumber:

http://chirpstory.com/li/306565

http://www.beritasatu.com/nasional/353136-atasi-gaduh-menteri-presiden-diminta-bentuk-kode-etik.htmlhttp://news.okezone.com/read/2016/03/05/337/1328370/ternyata-ada-menteri-saling-adu-jotos-saat-era-sbyhttp://ekbis.sindonews.com/read/1090492/180/kritik-dan-saran-sby-terhadap-kebijakan-ekonomi-jokowi-1457089210http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/05/era-sby-ada-menteri-yang-sempat-adu-fisik-karena-beda-pendapathttp://news.detik.com/berita/3158061/cegah-kegaduhan-jokowi-disarankan-bikin-kode-etik-untuk-menteri?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmedhttp://nasional.kompas.com/read/2016/03/05/11100731/.Jokowi.Harus.Mencari.Mana.Menteri.yang.Benar.Mana.yang.Salah.http://news.detik.com/berita/3158052/pdip-presiden-tak-nyaman-harus-ada-tindakan-setop-gaduh-di-kabinet?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmedhttp://nasional.sindonews.com/read/1090643/12/fadli-zon-sindir-jokowi-jadilah-presiden-benaran-1457152399http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/05/494191/presiden-menteri-jangan-ributhttp://bandung.bisnis.com/read/20160305/34239/551257/jokowi-menteri-jangan-ributkan-sesuatu-yang-belum-saya-putuskan?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=1252155http://politik.rmol.co/read/2016/03/05/238325/1/Projo:-Perdebatan-Di-Kabinet-Akan-Membongkar-Kepentingan-Terselubung?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeedhttp://nasional.sindonews.com/read/1090650/12/pdip-tuding-menteri-latar-belakang-profesional-sumber-keributan-1457157119http://sp.beritasatu.com/home/para-menteri-sebaiknya-berkoordinasi-dengan-menko/110290http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/03/05/o3jz8y377-pengamat-menteri-seenaknya-karena-gaya-kepemimpinan-presidenhttp://politik.news.viva.co.id/news/read/744089-menterinya-gaduh-jokowi-diminta-pakai-aturan-sepakbola

 

 

 

Dengar Aspirasi Publik (Netizen), Pemerintah & DPR Menunda Revisi UU KPK

Partai Demokrat (PD) mengadakan diskusi bersama netizen dengan tema Perlukah Revisi UU KPK yang dihadiri Ketum PD Bapak SBY dan istrinya Ibu Ani Yudhoyono pada hari Sabtu 20 Februari kemarin di di Raflles Hills Cibubur.

Ada sekitar 25 netizen yang hadir dalam diskusi tersebut. Mereka yang hadir di antaranya kalangan dokter, jurnalis, dan mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bandung, Tasikmalaya, Purwokerto, dan Jakarta.

076536500_1455944394-SBY-Netizen-Revisi_UU_KPK

Pandangan Publik (Netizen)

Seorang netizen yang berprofesi mahasiswa M Fadhil Pradana mengungkapkan pandanganya, “Kami melihat kegelisahan masyarakat terhadap revisi UU KPK ini. Kami yang hadir di sini tidak mewakili partai politik apapun, tapi justru untuk memperkuat KPK,”. Netizen lain yang juga mahasiswa Bella Tahar berpendapat, revisi UU KPK ini justru menunjukan masyarakat meragukan peraturan yang sudah berlaku saat ini. Karena itu, revisi belum perlu dilakukan.

Sedangkan netizen lain Triniani Novianti yang berprofesi sebagai dokter turut menyuarakan pendapatnya. Menentukan perlu tidaknya revisi UU KPK sebenarnya mudah, cukup melihat kinerja lembaga antikorupsi sekarang ini. “Menurut saya kembali ke tujuan awal, yaitu KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Perlu melihat kinerja KPK, jika baik, maka tak perlu direvisi. Tetapi jika memang kurang baik maka revisi ini diperlukan,” kata dokter asal Jakarta ini.

Sikap Bapak SBY Menolak Revisi UU KPK

Dalam diskusi itu juga, Bapak SBY selaku Ketum PD dan Presiden ke-6 RI, memberikan pandangan terhadap revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bapak SBY menyatakan menolak revisi UU KPK tersebut karena klausul draf yang tengah digodok DPR justru melemahkan KPK dan rawan intervensi kekuasaan terhadap lembaga anti-rasuah tersebut.

“Partai Demokrat dan saya pribadi berpendapat, draf revisi terhadap rencana revisi Undang-undang KPK yang disusun oleh DPR RI, yang teksnya ada, justru bisa melemahkan KPK, karena bisa menimbulkan dualisme. Sebagian saudara-saudara juga mengatakan, bisa menimbulkan konflik of otoritas di tubuh KPK,” kata Bapak SBY.

Menurut Bapak SBY, potensi intervensi kekuasaan kepada KPK baik langsung atau tidak langsung tersebut dapat diketahui setelah dirinya bersama PD melakukan pengkajian mendalam dengan membaca dengan tenang kalimat demi kalimat yang tertuang dalam draf revisi UU KPK inisiasi DPR.

Dengan alasan logis tersebut, Bapak SBY menegaskan, dirinya dan partainya menolak revisi UU KPK. “Dan suara ini akan kami bawa dalam Rapat Paripurna DPR RI minggu depan (Selasa, 23/2/2016),” ujar Bapak SBY.

Suara Publik (Netizen) & Bapak SBY Mempengaruhi Sikap Pemerintah dan DPR

Belum sampai draf revisi UU KPK dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diagendakan esok hari Selasa 23 Februari 2016, Presiden Jokowi akhirnya bersikap dan menyatakan bahwa dirinya bersama DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Hal itu disampaikannya pada Senin siang (22/2/2016) dalam jumpa pers bersama perwakilan DPR di Istana Negara.

Presiden Jokowi pun menuturkan perlunya waktu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, “dan saya pandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UUK KPK dan sosialisasi ke masyarakat,” tutup Presiden Jokowi.

Sikap Presiden Jokowi tersebut mendapat respon baik dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambut baik hal itu. Menurut Fadli, keputusan itu sejalan dengan aspirasi publik. Seperti hasil diskusi yang digelar Bapak SBY dan PD dalam mendengar penolakan revisi UU KPK dari publik atau para netizen. (*BF)

Sumber:

http://news.liputan6.com/read/2440993/sby-gelar-diskusi-revisi-uu-kpk-bareng-netizen

http://lampung.tribunnews.com/2016/02/21/sby-beberkan-alasan-tolak-revisi-uu-kpk-saat-diskusi-dengan-netizen

http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/15104411/Jokowi.dan.Pimpinan.DPR.Sepakat.Tunda.Revisi.UU.KPK

https://news.detik.com/berita/3148012/jokowi-minta-revisi-uu-kpk-ditunda

http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/16351061/Soal.Revisi.UU.KPK.Fadli.Zon.Bangga.terhadap.Jokowi

Berkat SBY Kritik, Pemerintah Siap Dikritik

Presiden keenam RI Bapak SBY memiliki pandangan khusus soal pemerintahan yang akan sukses. Menurut Bapak SBY, yang disampaikannya melalui akun Twitter @SBYudhoyono, pemerintah akan sukses dalam menjalankan tugasnya bila siap dikritik.

14_03_13-nas_01

Bapak SBY mengatakan bila Presiden dan pemerintah siap dikritik maka akan sukses melakukan tugasnya karena kritik tidak sama dengan menghujat dan menganggu. Bapak SBY pun mengatakan hingga kini partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat, berada di tengah sebagai penyeimbang. Partai Demokrat konsisten mendukung pemerintah bila kebijakannya benar dan memberikan koreksi bila kebijakan pemerintah salah.

Sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan membantah jika pemerintah atau orang dalam istana antikritik dari pihak mana pun. Hal tersebut dikatakan Luhut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak SBY seputar pandangannya soal proyek kereta cepat. Luhut mengatakan, pernyataan berupa kritikan terlebih hal itu ditunjukkan kepada pemerintah, tetap diterima asalkan hal itu masih sesuai koridor yang benar.

Sebelumnya juga Staf Khusus Presiden Bidang komunikasi, Johan Budi SP mengormati pandangan Bapak SBY terkait adanya lingkar kekuasaan Presiden Jokowi yang antikritik. Namun Johan Budi tidak mengetahui pihak yang dimaksud Bapak SBY tersebut. Johan Budi malah optimistis jika hal yang dimaksud Bapak SBY itu bukanlah ditujukan pada Presiden Jokowi. (*BF)

Sumber:

RakyatMerdeka/10/2/16/Hlm.1: SBY: Malu Kalau Menteri Tidak Klop

http://politik.news.viva.co.id/news/read/733971-sby-jadi-kritis-demokrat-bantah-ingin-ganggu-pemerintah

http://nasional.rimanews.com/politik/read/20160210/260764/SBY-Pemerintah-Benar-Kami-Dukung-Salah-Kami-Koreksi-

https://news.detik.com/berita/3138080/sby-saya-gembira-pemerintah-siap-dikritik-selamat-bertugas-presiden-jokowi

 

http://wartakota.tribunnews.com/2016/02/10/sby-pemerintah-harus-siap-dikritik-jika-ingin-sukses

http://news.okezone.com/read/2016/02/09/337/1307856/sanggah-pernyataan-sby-menko-polhukam-pemerintah-senang-dikritik

http://waspada.co.id/warta/sby-gembira-pemerintah-siap-dikritik/

 

http://www.beritasatu.com/nasional/348173-sby-kritik-istana-ini-jawaban-menko-polhukam.html

http://www.beritasatu.com/nasional/348186-johan-budi-yakin-sindiran-sby-bukan-ditujukan-kepada-jokowi.html

 

Perubahan Haluan, Penyeimbang Tetap Bertahan

Masuknya Partai Golkar ke pemerintahan masih mendapat sorotan berbagai pihak, baik publik maupun media massa. Topik yang disoroti yaitu bertambah gemuknya koalisi pemerintahan dan mengubah konstelasi politik di tanah air, yaitu bipolar politik antara partai koalisi pemerintah dan oposisi atau penyeimbang.

Meski koalisi gemuk pemerintah kemungkinan terjadi, namun Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Jokowi belum terlihat untuk menggemukkan kabinet. Hal itu berkaitan dengan isu mengenai adanya jatah menteri bagi Golkar dalam kabinet. Ditambah lagi sebelumnya PAN juga didesas-desuskan mendapat jatah kursi kabinet.

20151103080138-golkar1

Pergeseran Peta Politik Nasional

Gemuknya koalisi pemerintahan tersebut, seakan dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, pemerintah akan bertambah kuat, namun dilain sisi dapat menimbulkan friksi yang lebih besar dalam internal pemerintah. Karena kekuatan politik di tanah air telah berubah, yang sebelumnya bipolar, yaitu antara koalisi pemerintah dengan oposisi. Kini dengan bertambah kuatnya pemerintah, maka konstelasi kekuatan politik berubah. Perubahan kekuatan itu dari sebelumnya berada diluar pemerintah, kini bergeser ke dalam internal pemerintah seiring bergabungnya Golkar.

Menanggapi bergabungnya Golkar, Partai Gerindra menghormati hal itu. Namun Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan dan tidak bisa menjamin keefektifan kontrol terhadap pemerintah. Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa menegaskan tak masalah Golkar mendukung pemerintahan. Menurut Desmon, meski sebagai oposisi bukan berarti Gerindra selalu bertentangan dengan pemerintah. Jika program-program Presiden Jokowi dinilainya pro rakyat, maka Gerindra akan mendukungnya.

Hingga saat ini, di KMP tersisa Gerindra dan PKS yang menegaskan tetap loyal dan akan menjalankan fungsinya sebagai penyeimbang pemerintah dan memerankan fungsi pemeriksa dan penyeimbang (check and balance).

Konsistensi PD Sebagai Penyeimbang

Sementara itu, PD yang selama ini konsisten sebagai partai penyeimbang, tak masalah dengan bergabungnya Golkar ke pemerintahan. Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya kewenangan Golkar. Hal itu bagian dari demokrasi. Sedangkan menurut politikus PD Dede Yusuf Macan Effendi, PD tidak latah untuk mengikuti Golkar. Dede yusuf menegaskan bahwa PD tetap menjadi partai penyeimbang. (*BF)

Sumber:

Kompas/28/1/16/Hlm.2: Regenerasi Kini Terbuka Lebar, Munas Luar Biasa Golkar Digelar April atau Mei

http://news.liputan6.com/read/2422506/bamsoet-ical-sudah-siapkan-kader-golkar-untuk-di-kabinet

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/01/27/o1lhw722-gerindra-khawatir-pemerintah-semenamena

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/728644-istana-sambut-baik-dukungan-golkar

http://news.detik.com/berita/3128963/kmp-rontok-gerindra-parpol-yang-ke-pemerintah-akan-tumbang-di-2017?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmed

http://news.detik.com/berita/3128965/jokowi-belum-ingin-membuat-koalisi-jadi-gemuk?utm_source=news&utm_medium=Twitter_Detikcom&utm_campaign=CMS+Socmed

http://www.jpnn.com/read/2016/01/27/353153/Demokrat-Ogah-Komentar-soal-Golkar-Hengkang-ke-Jokowi-JK-

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/27/demokrat-tak-latah-ikut-jejak-golkar-dukung-pemerintah

Mandalika Tujuan Wisata Baru di Indonesia

Presiden Jokowi kembali berjanji akan merampungkan proses pembangunan di pulau Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang pada 2015 telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tujuan wisata baru di Indonesia. Janji itu disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuannya dengan Wakil Gubernur NTB Muhammad Alie beserta komponen pendukung dan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Istana Negara Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Mandalika-640x336

“(Pembangunan Mandalika) pasti akan dirampungkan. Sudah dua kali dikunjungi Presiden dan Wakil Presiden, pasti rampung,” ujar Presiden Jokowi.

Di tahun sebelumnya, pada Jumat 10 April 2015, Presiden Jokowi telah berkunjung ke Mandalika. Ketika itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah menyuntikan dana sebesar Rp 250 miliar kepada Indonesia Tourism, Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Mandalika. Dalam kesempatan itu juga Presiden Jokowi berjanji bahwa pada tahun ini akan memberikan dana tambahan Rp 1,8 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan menarik investor masuk.

Pemerintahan Bapak SBY Telah Memulai Pembangunan Mandalika

Sebelum ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh tujuan wisata baru pada 2015, Mandalika telah ditetapkan oleh pemerintahan Bapak SBY sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Juni 2014. KEK Mandalika memiliki luas 1.035,67 hektare dan terletak di wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Bahkan pada 21 Oktober 2011, Bapak SBY yang ketika itu masih menjabat sebagai Presiden RI, telah melakukan seremoni peletakan batu pertama pembangunan KEK Mandalika. Saat itu Bapak SBY mengharapkan Mandalika sebagai kawasan wisata yang mengembangkan nilai-nilai lokal dan ekoturisme agar dapat bersaing dengan kawasan wisata lainnya. (*BF)

Sumber:

http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2016/01/21/53960/0/21/Jokowi-Janji-Rampungkan-Pembangunan-Mandalika

http://setkab.go.id/kunjungi-kawasan-mandalika-ntb-presiden-jokowi-janji-tahun-depan-akan-suntik-dana-rp-18-triliun/

http://www.rmol.co/read/2016/01/20/232785/Presiden-Jokowi-Janji-Rampungkan-Pembangunan-Mandalika-

http://www.antarasumbar.com/berita/168367/presiden-jokowi-janji-rampungkan-pembangunan-mandalika.html

http://www.gresnews.com/berita/ekonomi/10542110-sby-resmikan-pengerjaan-proyek-mandalika-resort/0/

Batik: Warisan Budaya Indonesia Yang Diakui Dunia

Batik, kain bercorak gambar dengan beragam warna merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Sekitar tujuh tahun lalu, tepatnya pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk bidang kebudayaan, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan secara resmi Batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) Indonesia.

Alasan UNESCO mengakui Batik dikarenakan UNESCO menilai jika Batik Indonesia memiliki banyak simbol yang berkaitan erat dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam, dan sejarah itu sendiri. Batik adalah identitas bangsa Indonesia dan Batik dipercaya telah menjadi bagian penting setiap orang di Indonesia sejak lahir hingga meninggal.

Penetapan Hari Batik Nasional Oleh Presiden Keenam RI

260819_620

Atas pengakuan dunia melalui UNESCO itu, maka Pemerintah Indonesia saat itu menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009. Presiden RI saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan penetapan Hari Batik Nasional ini sebagai wujud rasa syukur dan mendorong untuk terus mengembangkan Batik nasional.

Bahkan sebagai bentuk pengembangan Batik, pada acara Internasional, seperti East Asia Summit Indonesia tahun 2011 di Nusa Dua dan acara Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 2013, Bapak SBY mengajak para pemimpin dunia untuk mengenakan Batik pada acara itu. Hampir seluruh pemimpin negara yang hadir mengenakan Batik khas Indonesia, diantaranya Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin-pemimpin lainnya.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai warganegara Indonesia bangga dengan warisan budaya Batik yang telah diakui dunia. Dengan mengenakannya tidak hanya pada acara-acara formal atau tertentu saja, tetapi pula pada keseharian. Serta yang paling utama adalah menggunakan Batik produksi anak bangsa demi kesejahteraan bersama. (*BF)

Sumber:

https://www.selasar.com/gaya-hidup/mengenal-sejarah-hari-batik-nasional

http://www.bintang.com/lifestyle/read/2330884/hari-batik-nasional-6-tokoh-dunia-ini-ikut-banguga-mengenakannya

http://news.liputan6.com/read/2330816/hari-batik-nasional-saat-warisan-indonesia-diakui-dunia

Perbedaan Sikap Pemimpin Indonesia Terhadap Freeport

Sikap Presiden Jokowi Terkait Renegoisasi Freeport

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah belum sepakat untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Ada lima syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Freeport untuk bisa memperpanjang kontraknya.

polemik-freeport-jokowi-diminta-hentikan-sandiwara-Na1

Pertama, kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontraknya habis. Ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014. Perusahaan asal Amerika Serikat ini baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.

Kedua adalah terkait penggunaan barang dan jasa dalam negeri yang digunakan Freeport dalam kegiatan operasinya. Ketiga, terkait divestasi saham Freeport Indonesia untuk dalam negeri. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama yang ditandatangani pada 1967.

Keempat, meningkatkan pembayaran royalti khususnya untuk tiga komoditas tambangnya, yakni tembaga, emas, dan perak. Dan Kelima, Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).

Presiden Jokowi Berjanji Pengelolaan Freeport Akan Diserahkan Kepada Pemilik Tanah Papua

Dalam acara Mata Najwa, yang menghadirkan Presiden Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pada salah satu segmen Najwa sempat menanyakan mengenai kontrak karya Freeport, “Terus bagaimana kelanjutan penambangan Freeport, Pak?”, tanya Najwa.

Lalu Presiden Jokowi menjawab, “Soal sisa kontrak Freeport yang berakhir pada tahun 2019, akan kami selesaikan dengan cara bermartabat dan terhormat. Pengelolaan bekas tambang Freeport, setelah itu akan diserahkan kepada Papua untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di sana. Semuanya. Sebagian besar, pemerintah pusat hanya akan mengawasi dan mengambil sedikit bagian yang akan disalurkan lewat APBN untuk digunakan oleh daearah-daerah lain terutama daerah yang miskin…”. 

Belum selesai Jokowi menjelaskan, Lukas segera berdiri dan berjalan ke arah Jokowi. Dia menyalami Jokowi. Jokowi menyalami dan memeluk Lukas. Lukas pun mengucapkan terima kasihnya, “Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Kami tidak salah pilih, Pak Jokowi adalah Presiden rakyat…”.

Namun demikian, apa yang diutarakan Presiden Jokowi diatas belum menunjukkan sikap resmi pemerintah. Karena di lain sisi, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, pada 7 Oktober 2015 ternyata telah mengirimkan surat kepada Freeport mengenai klausul point-point perjanjian baru. Dan saat itu juga Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa PT Freeport masih dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021.

Presiden Keenam RI Bapak SBY Telah Menolak Terlebih Dahulu Perpanjangan Kontrak Freeport

luhut-sby130313c

Sementara itu dalam proses renegoisasi perpanjangan kotrak karya Freeport yang telah berlangsung lama ini, justru Presiden sebelumnya yaitu Bapak SBY lah yang lebih menunjukkan ketegasannya dengan menolak perpanjangan kontrak tersebut.

Seperti diceritakan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Ketika itu usai bertemu dengan Jim Bob, Luhut pun kemudian mencoba menghadap Bapak SBY yang saat itu masih menjabat Presiden untuk menyampaikan keingin bos Freeport terkait perpanjangan kontrak.

Namun sebagaimana dikatakan Luhut bahwa Bapak SBY ketika itu menolak perpanjangan kontrak tersebut. Seperti apa yang dikatakan Luhut sebagai berikut, “Itu bukan saya sendiri yang menghadap Presiden SBY untuk bisa masuk, menteri keuangan, saya kira para purnawirawan ada sembilan orang di grup saya menghadap pemerintah, dan pemerintah tidak setuju,”. 

Oleh karena tidak disetujui oleh Bapak SBY ketika itu, maka Luhut mengatakan bahwa setelah itu dirinya tak lagi berurusan dengan Freeport. “Kami sepakat lupakan, tidak ada lagi terjun di situ,” pungkasnya. (*BF)

Sumber:

http://katadata.co.id/berita/2015/10/16/perpanjangan-kontrak-freeport-jokowi-minta-5-syarat#sthash.1YJzHxrH.dpuf

http://ekbis.sindonews.com/read/1053736/34/ini-5-syarat-jokowi-freeport-bisa-perpanjang-kontrak-1444998251

Jokowi Stop Kontrak Karya Freeport http://mojok.co/2015/11/freeport/ (25 November 2015)

http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/16/090710165/ini-kisah-di-balik-isu-jokowi-perpanjang-kontrak-freeport JUM’AT, 16 OKTOBER 2015 | 18:09 WIB

http://www.merdeka.com/politik/luhut-akui-menghadap-sby-agar-freeport-diperpanjang-tapi-ditolak.html Senin, 14 Desember 2015 17:02

http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00094450.html 14 Dec 2015 18:36:57 WIB