Sikap Presiden Jokowi Terkait Renegoisasi Freeport
Presiden Jokowi menegaskan pemerintah belum sepakat untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Ada lima syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Freeport untuk bisa memperpanjang kontraknya.
Pertama, kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum kontraknya habis. Ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014. Perusahaan asal Amerika Serikat ini baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak pada 2019.
Kedua adalah terkait penggunaan barang dan jasa dalam negeri yang digunakan Freeport dalam kegiatan operasinya. Ketiga, terkait divestasi saham Freeport Indonesia untuk dalam negeri. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36 persen saham Freeport yang didapat sejak Kontrak Karya (KK) generasi pertama yang ditandatangani pada 1967.
Keempat, meningkatkan pembayaran royalti khususnya untuk tiga komoditas tambangnya, yakni tembaga, emas, dan perak. Dan Kelima, Freeport wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).
Presiden Jokowi Berjanji Pengelolaan Freeport Akan Diserahkan Kepada Pemilik Tanah Papua
Dalam acara Mata Najwa, yang menghadirkan Presiden Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pada salah satu segmen Najwa sempat menanyakan mengenai kontrak karya Freeport, “Terus bagaimana kelanjutan penambangan Freeport, Pak?”, tanya Najwa.
Lalu Presiden Jokowi menjawab, “Soal sisa kontrak Freeport yang berakhir pada tahun 2019, akan kami selesaikan dengan cara bermartabat dan terhormat. Pengelolaan bekas tambang Freeport, setelah itu akan diserahkan kepada Papua untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di sana. Semuanya. Sebagian besar, pemerintah pusat hanya akan mengawasi dan mengambil sedikit bagian yang akan disalurkan lewat APBN untuk digunakan oleh daearah-daerah lain terutama daerah yang miskin…”.
Belum selesai Jokowi menjelaskan, Lukas segera berdiri dan berjalan ke arah Jokowi. Dia menyalami Jokowi. Jokowi menyalami dan memeluk Lukas. Lukas pun mengucapkan terima kasihnya, “Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Kami tidak salah pilih, Pak Jokowi adalah Presiden rakyat…”.
Namun demikian, apa yang diutarakan Presiden Jokowi diatas belum menunjukkan sikap resmi pemerintah. Karena di lain sisi, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu, pada 7 Oktober 2015 ternyata telah mengirimkan surat kepada Freeport mengenai klausul point-point perjanjian baru. Dan saat itu juga Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa PT Freeport masih dapat terus melanjutkan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021.
Presiden Keenam RI Bapak SBY Telah Menolak Terlebih Dahulu Perpanjangan Kontrak Freeport
Sementara itu dalam proses renegoisasi perpanjangan kotrak karya Freeport yang telah berlangsung lama ini, justru Presiden sebelumnya yaitu Bapak SBY lah yang lebih menunjukkan ketegasannya dengan menolak perpanjangan kontrak tersebut.
Seperti diceritakan oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan. Ketika itu usai bertemu dengan Jim Bob, Luhut pun kemudian mencoba menghadap Bapak SBY yang saat itu masih menjabat Presiden untuk menyampaikan keingin bos Freeport terkait perpanjangan kontrak.
Namun sebagaimana dikatakan Luhut bahwa Bapak SBY ketika itu menolak perpanjangan kontrak tersebut. Seperti apa yang dikatakan Luhut sebagai berikut, “Itu bukan saya sendiri yang menghadap Presiden SBY untuk bisa masuk, menteri keuangan, saya kira para purnawirawan ada sembilan orang di grup saya menghadap pemerintah, dan pemerintah tidak setuju,”.
Oleh karena tidak disetujui oleh Bapak SBY ketika itu, maka Luhut mengatakan bahwa setelah itu dirinya tak lagi berurusan dengan Freeport. “Kami sepakat lupakan, tidak ada lagi terjun di situ,” pungkasnya. (*BF)
Sumber:
Jokowi Stop Kontrak Karya Freeport http://mojok.co/2015/11/freeport/ (25 November 2015)
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/10/16/090710165/ini-kisah-di-balik-isu-jokowi-perpanjang-kontrak-freeport JUM’AT, 16 OKTOBER 2015 | 18:09 WIB
http://www.merdeka.com/politik/luhut-akui-menghadap-sby-agar-freeport-diperpanjang-tapi-ditolak.html Senin, 14 Desember 2015 17:02
http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00094450.html 14 Dec 2015 18:36:57 WIB
santunpolitik 